Pengkreditan Pajak Masukan Untuk PKP Tertentu

Pembaca sekalian mungkin sudah tidak asing dengan mekanisme pengenaan PPN di negara kita. Secara umum PPN yang terutang setiap bulan akan dihitung dengan cara PPN Keluaran – PPN Masukan (PK-PM). Pajak Keluaran (PK) adalah pajak yang kita pungut atas penyerahan BKP/JKP. Sedangkan Pajak Masukan (PM) merupakan PPN yang kita bayar pada saat kita membeli BKP/JKP.

Misalnya:

PT ABC yang bergerak di bidang perdagangan aksesories komputer dan sudah menjadi PKP, menjual aksesories komputer selama bulan September 2010 sebesar Rp120.000.000,00. Maka PPN Keluaran (PK) yang dipungut di bulan itu Rp12.000.000,00 (10% x penjualan BKP). Selain itu, PT ABC juga memiliki PPN Masukan (PM) yang berasal dari pembelian barang dagangan dan pembelian BKP untuk kegiatan usaha sebesar Rp8000.000,00.

Dengan demikian, maka PT ABC harus membayar PPN terutang ke kas negara sebesar (PK-PM) yaitu Rp2.000.000,00.

PM untuk PKP tertentu

Khusus untuk PKP tertentu yang omset atau peredaran usahanya dalam satu tahun buku tidak melebihi Rp1,8 Miliar, maka PKP tersebut dapat menggunakan pedoman penghitungan PM (deem PM).

Nah, yang dimaksud dengan deem PM di sini adalah PM yang besarnya ditentukan bukan dari nilai PPN yang dibayar atas pembelian/perolehan BKP/JKP. Akan tetapi untuk menentukan besarnya PM yang boleh dikreditkan, dilakukan berdasarkan penetapan (deem) PM yang ketentuannya diatur oleh Menteri Keuangan.

Dalam hal ini, sesuai dengan PMK-74/PMK.03/2010, bagi PKP yang omset setahun buku tidak lebih dari Rp1,8 miliar, maka dapat menggunakan deem PM dengan ketentuan:

- Bagi PKP yang menyerahkan JKP –> PM di-deem sebesar 60% dari PK;

- Bagi PKP yang menyerahkan BKP –> PM di-deem sebesar 70% dari PK.

Besarnya Pajak Keluaran (PK) diperoleh dengan cara mengalikan tarif 10% dari DPP. Yang dimaksud DPP di sini adalah jumlah peredaran usaha dalam suatu masa pajak. Bagi PKP yang juga melakukan penyerahan yang terutang PPN dan penyerahan yang tidak terutang PPN, maka omset atau peredaran usaha tersebut semestinya hanya yang berasal dari penyerahanyang terutang PPN saja.

Contoh:

PD Abadi, merupakan usaha milik Tn Bayu yang bergerak di bidang perdagangan alat rumah tangga yang sudah dikukuhkan sebagai PKP dan termasuk sebagai PKP tertentu. Dalam bulan Januari 2011, usaha Tn Bayu memiliki omset penjualan sebesar Rp100 juta dengan pajak keluaran (PK) sebesar Rp10 juta. Sedangkan pajak masukan (PM) yang telah dibayar oleh Tn.Bayu adalah sebesar Rp8 juta.

Dengan demikian, PD Abadi untuk bulan Januari 2011 harus membayar ke kas negara sebesar Rp3 juta rupiah (PK- (30% x PK)) atau (10 juta – (70% x 10 juta)). Dalam hal ini meskipun Tn. Bayu memiliki PM sebesar Rp8 juta, namun PM yang diakui/yang dapat dikreditkan dengan mekanisme deem PM tersebut adalah hanya sebesar Rp7 juta.

Bila kita melihat pada contoh di atas, maka Tn Bayu penggunaan mekanisme deem PM oleh Tn. Bayu justru merugikan karena menambah beban PPN yang harus dibayarkan ke kas negara. Padahal, bila menggunakan mekanisme PK-PM umum, PPN yang harus disetorkan oleh Tn. Bayu hanya sebesar Rp2 juta (10 juta – 8 juta).

Namun demikian, Tn. Bayu akan untung tentunya apabila jumlah PM yang dibayarnya pada saat perolehan BKP/JKP jumlahnya relatif lebih rendah dari (70% x jumlah PK). Misalnya dalam kasus di atas, PM yang dimiliki Tn Bayu adalah sebesar Rp6 juta. Sehingga PPN yang akan dibayar dengan mekanisme PM umum adalah Rp4 juta (Rp10-6 juta). Namun dengan menggunakan deem PM, PPN yang dibayarkan Tn Bayu akan menjadi lebih kecil, karena PM yang diakuai adalah sebesar Rp7 juta.

Tidak Wajib

Dengan demikian, bagi PKP yang omsetnya <Rp1,8 Miliar, dapat menggunakan ketentuan PM tersebut. Namun, bila PKP memilih untuk menggunakan mekanisme umum (PK-PM), hal tersebut juga diperbolehkan. Namun dalam hal ini, PKP harus taat asas menggunakan mekanisme yang sama selama satu tahun buku.

Bagi PKP yang ingin menggunakan mekanisme deem PM, maka harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KPP paling lambat pada saat penyampaian SPT Masa PPN pertama dalam tahun buku dimulainya penggunaan pedoman pengkreditan PM. Bagi, yang baru dikukuhkan sebagai PKP, maka batas waktunya adalah pada saat penyampaian SPT Masa PPN masa pajak/bulansaat dikukuhkan sebagai PKP.

Batasan Pengusaha Kecil PPN

Tidak ada perubahan batasan pengusaha kecil yang wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak dalam aturan pelaksana UU PPN No. 42/2009 yang diatur dalam PMK 68/2010. Hal ini tentu sangat mengecewakan karena batasan 600 juta tersebut berlaku sejak tahun 2003. banyak pihak berharap berlakunya UU PPN baru akan mengubah batasan tersebut. Pasalnya batasan norma saja saat ini sudah menjadi 4,8 miliar. Selain itu batasan pengusaha kecil sendiri dalam UU No. 20/2008 salah satu kriterianya adalah pengusaha yang omsetnya setahun 2,5 miliar.

Terlepas dari hal itu, ada beberapa ketentuan dalam PMK ini yang perlu kita perhatikan, antara lain:

1. Kewajiban menjadi PKP timbul bila dalam suatu masa pajak omset/peredaran usaha sudah melebihi batansan 600 juta;

2. Kewajiban menjadi PKP adalah paling lambat akhir bulan berikutnya setelah terlampauinya batasan 600 juta tersebut;

contoh:

CV ABC pada bulan Mei 2010 memiliki omset usaha 500 juta, pada bulan juni 2010 melakukan penyerahan (baca penjualan) senilai Rp 150 juta. Maka dengan demikian, CV ABC wajib untuk daftar menjadi PKP paling lambat akhir bulan Juli 2010.

3. Bila  Pengusaha tidak memenuhi kewajiban untuk menjadi PKP, maka bila DJP memeroleh informasi dan keterangan mengenai hal tersebut, DJP dapat menetapkan PKP secara jabatan. Konsekuensi dari hal ini adalah DJP dapat menerbitkan SKP dan atau STP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan yang dihitung sejak omset brutonya lebih dari 600 juta.

Hak dan Kewajiban PKP

Bila sudah menjadi PKP, maka ada sejumlah kewajiban PPN yang harus dilakukan. Mulai dari memungut PPN, menerbitkan Faktur Pajak, menghitung PPN yang kurang bayar di akhir masa pajak, menyetor PPN terutang dalam satu masa pajak paling lambat akhir bulan berikutnya. Kemudian melaporkannya dalam SPT 1107 paling lambat akhir bulan berikutnya. Satu lagi adalah pembukuan atau pencatatan.

Selain kewajiban, PKP juga diberikan hak untuk memerhtungkan pajak masukannya dengan pajak keluarannya. bila terjadi dalam suatu masa pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka PKP dapat mengkompensasikannya ke masa pajak berikutnya, dan baru dapat direstitusi di akhir tahun pajak. Untuk PKP tertentu, boleh langsung meminta restitusi.

Bila Non PKP Memungut PPN

Faktur Pajak merupakan sarana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang pemungutannya diamanahkan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun dalam praktiknya ternyata ada pihak-pihak yang belum dikukuhkan sebagai PKP yang menerbitkan Faktur Pajak untuk memungut PPN atas transaksi penyerahan yang dilakukannya.

Salah satu ciri atau karakteristik dari pengenaan PPN di Indonesia adalah digunakannya sistem faktur. Sistem faktur ini, telah digunakan sejak pertama kali diterapkannya ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Hingga untuk ketiga kalinya UU Nomor 8 Tahun 1983 tersebut diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, sistem faktur masih tetap digunakan.

Sebagai bukti pemungutan PPN, Faktur Pajak harus dibuat (baca: diterbitkan) dalam setiap transaksi penyerahan barang dan atau jasa yang terutang PPN. Dalam hal ini ada beberapa syarat terutangnya PPN yaitu adanya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP). Akan tetapi, pembuatan Faktur Pajak itu sendiri pun tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang atau bahkan perusahaan yang berbentuk badan sekalipun ternyata tidak secara otomatis bisa menerbitkan Faktur Pajak.

Siapa yang Harus Membuat Faktur Pajak

Siapa yang harus membuat Faktur Pajak? tentunya adalah pihak yang melakukan penyerahan yang terutang PPN. Lalu apakah semua pihak yang melakukan penyerahan yang terutang PPN harus menerbitkan Faktur Pajak? ternyata tidak. Pada intinya Faktur Pajak hanya bisa dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang terutang PPN.

Jadi subjek yang harus menerbitkan Faktur Pajak adalah PKP atau pengusaha yang sudah seharusnya dikukuhkan sebagai PKP. Lalu siapa PKP itu? Mengacu pada ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU PPN, PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Yang dimaksud dengan pengusaha dalam konteks di atas adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 15 di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua pengusaha otomatis statusnya menjadi PKP. Secara implisitpun ketentuan UU PPN kita menggariskan bahwa pengusaha kecil dengan batasan tertentu tidak diwajibkan menjadi PKP. Hal itu sebenarnya adalah fasilitas yang diberikan UU untuk memberi kemudahan dan penyederhanaan (simplifikasi) terutama bagi pengusaha kecil yang bersangkutan. Namun fasilitas ini hanya berlaku untuk pengusaha kecil yang memenuhi batasan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 571/KMK.03/2003, ditetapkan bahwa pengusaha kecil yang tidak diwajibkan untuk menjadi PKP adalah pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Jadi, apabila omzet usaha bruto pengusaha kurang dari Rp600.000.000,00, maka pengusaha yang bersangkutan boleh memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP atau tidak. Apabila memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP, maka Pengusaha Kecil tersebut wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) huruf a Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001.

Apabila Pengusaha Kecil yang tidak memilih dikukuhkan sebagai PKP tersebut sampai dengan suatu Masa Pajak dalam suatu tahun buku memiliki peredaran bruto yang nilai seluruhnya telah melampaui batasan pengusaha kecil, maka pengusaha yang bersangkutan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP. Kewajiban tersebut harus dilakukan paling lambat akhir Masa Pajak berikutnya.

Konsekuensi bagi Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP adalah timbulnya kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN atas setiap penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukannya. Di sisi lain, wajib pajak yang sudah PKP berhak untuk mengkreditkan Pajak Masukan yang dipungut oleh pihak lain. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang tidak memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP, terhadap setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukannya tidak terutang PPN dan Pengusaha yang bersangkutan dilarang memungut PPN. Selain itu, pengusaha tersebut juga tidak memiliki hak untuk mengkreditkan Pajak Masukan atas PPN yang dipungut oleh pihak lain. (lihat skema pemungutan PPN).

Dalam praktiknya, tidak semua pengusaha (baca: Wajib Pajak) sadar akan kewajibannya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Meskipun omzet usaha dalam suatu Tahun Pajak telah melebihi batasan enam ratus juta rupiah, namun ada kalanya Wajib Pajak enggan untuk mendaftar sebagai PKP. Pasalnya dengan dikenainya PPN, maka hal ini tentu akan mempengaruhi harga jualnya, sehingga harga yang diserahkan oleh PKP menjadi kurang kompetitif. Lalu bagaimana apabila hal ini terjadi?

Konsekuensi apabila hal ini terjadi adalah pengusaha yang bersangkutan dapat dikukuhkan secara jabatan oleh Fiskus. Selain itu, ada hal lain yang juga menanti yaitu PKP yang bersangkutan harus menyetor pajak terutang dengan tidak diperkenankan memperhitungkan Pajak Masukan. Selain itu terdapat penambahan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) karena tidak menerbitkan Faktur Pajak seperti yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

Selain dapat dikenai sanksi bunga, yang lebih seram lagi Wajib Pajak juga bisa dikenai sanksi pidana seperti yang dinyatakan dalam Pasal 39 UU KUP. Ancamannya pun tidak tingan, karena Wajib Pajak bisa dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Bila Non PKP membuat Faktur Pajak

Dalam praktiknya, ada juga wajib pajak yang belum dikukuhkan sebagai PKP memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak untuk rekanannya. Hal ini bisa dilatarbelakangi karena kesengajaan atau karena ketidaktahuan wajib pajak.

Kasus ini setidaknya pernah penulis termui dalam sebuah konsultasi perpajakan yang penulis terima. Pada saat itu PT ABC (bukan nama sebenarnya) adalah sebuah perusahaan yang baru saja berdiri, PT ABC telah memiliki NPWP namun belum dikukuhkan sebagai PKP. Karena ada rekanan dari PT ABC yang meminta dibuatkan Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukannya, maka PT ABC kemudian membukakan Faktur Pajak dan memungut PPN dari rekanannya.

Dalam transaksi tersebut, rekanan PT ABC tidak mengetahui jika PT ABC belum dikukuhkan sebagai PKP. Sementara untuk pengisian Faktur Pajaknya Nomor PKP penjual dan nomor pengukuhan PKP PT ABC merujuk pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tanggal yang ada dalam Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PT ABC terdaftar. Atas PPN yang dipungut tersebut, PT ABC pun kemudian menyetorkannya ke kas negara. Lalu bagaimana implikasi perpajakan atas penerbitan Faktur Pajak standar yang diterbitkan oleh PT ABC sebelum PT ABC menjadi PKP?

Implikasi dari pemungutan PPN oleh PT ABC sebelum dikukuhkan sebagai PKP dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi penerbit Faktur Pajak (PT ABC) dan dari sisi pembeli.

Sebenarnya dalam ketenuan Pasal 14 ayat (1) UU PPN sendiri telah ditegaskan bahwa orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tidak diperkenankan membuat Faktur Pajak. Apabila hal ini dilakukan, maka orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tersebut harus menyetorkan sejumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke kas negara.

Sanksi yang akan diterima oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP, namun telah memungut PPN di antaranya adalah apabila hal itu ditemukan dalam pemeriksaan pajak, maka sanksi yang akan dikenakan adalah selain ditagih pokok pajaknya, wajib pajak juga akan dikenai sanksi bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP.

Selain itu masih ada sanksi lain yang juga bisa dikenakan kepada pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP, tetapi menerbitkan Faktur Pajak. sanksi tersebut –sesuai dengan Pasal 14 UU KUP—berupa sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Sanksi pokok pajak beserta bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UU KUP akan ditagih dengan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). sedangkan untuk sanksi bunga seperti dimaksud dalam Pasal 14 UU KUP akan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP).

Contoh 1:

PT ABC yang belum dikukuhkan sebagai PKP membuat Faktur Pajak untuk beberapa rekanannya selama masa pajak Desember 2006 dengan data sebagai berikut:

-   Dasar Pengenaan Pajak = Rp 10.000.000,00

-   PPN 10% x Rp10.000.000,00 = Rp 1.000.000,00 dipungut dan dibuat Faktur Pajaknya pada bulan Desember 2006.

Sanksi Pajak yang dikenakan:

Atas kasus tersebut diterbitkan STP-PPN dan SKP-PPN, apabila PT ABC tersebut tidak menyetor PPN yang telah dipungut dan dibuat Faktur Pajaknya, dan diketahui sesudah diperiksa atau berdasarkan keterangan lain:

-       STP-PPN menagih denda Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP ) sebesar Rp200.000,00

-       SKP-PPN menagih PPN yang telah dipungut dan dibuat Faktur Pajaknya.

o PPN yang tidak disetor: 10% x Rp10.000.000,00 = Rp1.000.000,00

o Bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP). Misalkan SKP-PPN diterbitkan bulan April 2007:

o 4 x 2% x Rp1.000.000,00 ……………………………         = Rp      80.000,00

o Jumlah yang ditagih dengan SKP PPN ….           = Rp 1.080.000,00

 

Apabila ternyata PT ABC telah menyetorkan pajak yang dipungutnya pada bulan desember 2006 tersebut pada tanggal 15 Januari 2007, maka pokok pajak dan sanksi bunga yang ada dalam SKP tidak akan ditagih karena PT ABC telah menyetorkan PPN yang dipungutnya tepat pada waktunya ke kas negara. Namun demikian PT ABC tetap akan dikenai sanksi yang ada dalam STP.

Dari sisi pembeli, sebagai pihak yang menerima Faktur Pajak Masukan dari pengusaha yang belum dikukuhkan menjadi PKP tentu akan sangat dirugikan karena Faktur Pajak yang diterbitkan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tentunya merupakan Faktur Pajak cacat. Artinya Faktur Pajak tersebut tidak boleh dikreditkan oleh pihak pembeli BKP dan atau JKP.

Bahkan apabila dalam pemeriksaan pajak, ditemukan bahwa ada Faktur Pajak cacat yang dikreditkan sebagai pajak masukan oleh PKP pembeli, maka hal ini tidak hanya akan dikoreksi oleh pemeriksa pajak akan tetapi juga akan dikenai sanksi pajak hingga 100% dari PPN yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3) UU KUP.

Contoh 2

PT XYZ pada Masa Pajak Januari sebagai pihak pembeli BKP dari PT ABC telah menerima Faktur Pajak masukan yang diterbitkan oleh PT ABC sebelum PT ABC dikukuhkan sebagai PKP.

Dalam SPT-Masa PPN bulan januari dilaporkan sebagai berikut:

Pajak Keluaran …………………………..    Rp 100.000.000,00

Pajak Masukan ………………………… *) Rp 150.000.000,00 (-)

Lebih Bayar ……………………………….   Rp 50.0000.000,00

*) Termasuk Pajak Masukan, sebesar Rp20.000.000,00 dari PT ABC.

Dalam Masa Pajak Juni 2007 dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT ABC tidak memenuhi ketentuan formal pengkreditan pajak masukan karena tidak sesuai dengan ketentuan pengkreditan pajak masukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf a UU PPN. Atas kurang bayar karena koreksi pemeriksa pajak tersebut juga diterbitkan SKPKB dalam bulan yang sama.

Kelebihan ini sudah dikompensasikan/diberikan pengembalian. Setelah diadakan pemeriksaan diketahui sebagai berikut:

Pajak Keluaran …………………………….Rp 100.000.000,00

Pajak Masukan …………………………… Rp 130.000.000,00 (-)

Lebih Bayar ……………………………….  Rp  30.000.000,00

Atas kasus ini dikeluarkan SKP PPN sebagai berikut:

Kekurangan pokok pajak (Rp50.000.000,00 – Rp30.000.000,00)  = Rp20.000.000,00

Sanksi bunga: ( 5 bulan x 2% x Rp20.000.000,00                             = Rp  2.000.000,00

Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (3) UU KUP

berupa kenaikan: 100% x Rp. 20.000.000,00 ………………….             = Rp20.000.000,00 (+)

Jumlah pajak terutang                                                                        = Rp42.000.000,00

 Hal yang kurang begitu menyenangkan pun sepertinya akan tetap dirasakan oleh pihak pembeli apabila dengan inisiatifnya sendiri pihak PKP pembeli menyadari keabsahan Faktur Pajak tersebut, kemudian melakukan pembetulan SPT Masa PPN-nya karena Faktur Pajak tersebut sudah terlanjur dilaporkan sebagai pajak masukan.

Meskipun PKP pembeli tidak akan menerima sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah pajak terutang, akan tetapi apabila hasil pembetulan tersebut menjadi kurang bayar, maka PKP tetap harus membayar sejumlah pajak yang kurang bayar ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan Surat Pemberitahuan itusesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU KUP.

Boleh Dimintakan Restitusi

Apabila ternyata PKP pembeli menyadari bahwa atas pembelian BKP atau JKP yang dilakukannya tidak seharusnya dipungut PPN, maka pihak PKP pembeli masih boleh untuk meminta kembali PPN yang telah dipungut oleh penjual BKP. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 berikut ini.

”(3) Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan yang mengakibatkan Pajak yang dipungut lebih besar dari yang seharusnya atau tidak seharusnya dipungut dan Pajak yang salah dipungut tersebut telah disetorkan dan dilaporkan, maka Pengusaha Kena Pajak yang memungut Pajak tersebut tidak dapat meminta kembali Pajak yang salah dipungut tersebut.

(4) Pajak yang salah dipungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diminta kembali oleh pihak yang terpungut, sepanjang belum dikreditkan atau belum dibebankan sebagai biaya.

Dari ketentuan di atas, dapat kita simpulkan bahwa apabila PPN tersebut ternyata sudah dikreditkan atau sudah dibiayakan oleh pihak pembeli, maka PPN yang tidak seharusnya dipungut tersebut tidak dapat lagi dimintakan kembali. hal ini tentu sangat merugikan pihak pembeli BKP dan atau JKP.

Penutup

Bagaimanapun implikasi perpajakan atas diterbitkannya Faktur Pajak oleh Non PKP jelas akan sangat merugikan pihak pembeli. Jika dihitung perbandingan sanksi perpajakan yang mungkin dikenakan kepada pembeli dan penjual BKP tentu sanksinya sangat memberatkan PKP pembeli.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.