Gross Up vs Ditanggung: Beda Rasa Untuk Perusahaan

Dalam praktik pajak sehari-hari, istilah tentang gross up–khususnya PPh Pasal 21–seringkali disebut dengan ditanggung. Padahal, kedua istilah itu punya pengertian yang berbeda.

Pada dasarnya, gross up atau ditanggung merupakan masalah kebijakan perusahaan yang keduanya akan berefek pada take home pay penghasilan pegawai. Bagi pegawai, bila perusahaan menerapkan kebijakan gross up atau pajak ditanggung, maka pegawai akan membawa pulang penghasilan (seolah-olah) tanpa dipotong pajak. Jadi, misalnya penghasilan Tn. A Rp5 juta, maka yang dibawa pulang adalah sebesar Rp5 juta.

Terminologi gross up dan ditanggung sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Gross up sebenarnya merupakan metode penghitungan pajaknya–yang sebenarnya merupakan implikasi dari perusahaan mengambil kebijakan untuk memberikan tunjangan PPh Pasal 21 sebesar PPh Pasal 21 terutang. Sehingga pegawai akan membawa pulang penghasilannya utuh. Sedangkan ditanggung berarti PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan.

Dengan demikian, bila perusahaan melakukan gross up–itu berarti perusahaan memberikan tunjangan pajak (PPh 21) sebesar PPh Pasal 21 terutang. Bila perusahaan memilih kebijakan ini, itu berarti sebenarnya perusahaan menambah penghasilan pegawai sebesar PPh 21 terutang, dan PPh Pasal 21 dipotong dari tambahan penghasilan tersebut yang besarnya sama dengan PPh Pasal 21 terutang. Sementara ditanggung, berarti tidak ada tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai.

Kemudian, dampak pemilihan kebijakan itu juga akan memengaruhi perlakuan biaya di PPh badan perusahaan. bila perusahaan memilih gross up (memberikan tunjangan pajak), maka di PPh badan boleh diperlakukan sebagai biaya. Sedangkan bila perusahaan memilih untuk menanggung PPh 21 pegawai, maka hal itu tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Jadi, mau pilih yang mana… buat karyawan sama saja. Tapi,… buat perusahaan beda rasa!!!

About these ads

Perihal Teguh Wahyono
Hanya orang biasa yang mencoba untuk selalu memperbaiki diri dan memberikan manfaat untuk orang lain

2 Responses to Gross Up vs Ditanggung: Beda Rasa Untuk Perusahaan

  1. nta mengatakan:

    siang pak teguh, saya mau tanya perlakuan pajak atas uang pensiun :
    Kami bekerja di Dana Pensiun Pemberi Kerja dgn program Manfaat Pasti, DaPen kami mempunyai kebijaksanaan untuk membayarkan (menanggung) pajak atas uang pensiun. Pajak tersebut lgs disetorkan oleh DaPen ke Kantor Kas Negara.
    Yang ingin kami tanyakan adalah :
    1. Apakah sesuai peraturan pajak diperbolehkan DaPen untuk menanggung pajak atas Uang Pensiun?
    2. Jika diperbolehkan, Apa rujukan peraturannya?

    Diharapkan balasan Bapak pada kesempatan pertama, atas perhatian dan kerjasama Bapak, diucapkan terimakasih…

    • Teguh Wahyono mengatakan:

      Kebijakan untuk menanggung pajak bagi pihak yang membayarkan penghasilan boleh dilakukan. Hal ini tentu lebih ke masalah kebijakan dari Dapen sendiri, pajak dalam hal ini tidak mengaturnya.

      Namun demikian, perlu diperhatikan dampak pajak dari kebijakan menanggung pajak dari peserta Dapen ini. Secara pajak, bila PPh 21 ditanggung maka hal ini merupakan kenikmatan dan bukan objek PPh 21 dan di PPh badan tidak boleh jadi biaya. Lain halnya bila Dapen memberikannya dalam bentuk tunjangan pajak (objek 21 – biaya di PPh badan).

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: